Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
In Sya Allah. Aamiin...
Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Sang Pembelajar
1. Apa fungsi UU nomor 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang?
a. Pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang bertanggung mengoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia.
b. mengatur tindakan penanganan dan pelaporan terkait tindak pidana atas uang dari hasil kejahatan.
c. Semua Benar
d. penanganan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bagian dari usaha pemberantasan korupsi
Jawaban: c. Semua Benar
........................................................................................................................................
2. Sebabnya korupsi mejadi salah satu Extra Ordinary Crime (Kejahatan Luar Biasa) adalah...
a. Korupsi adalah Kejahatan yang terstruktur
b. Pelaku Korupsi Dihukum dengan Ringan
c. Korupsi Melanggar Hak Asasi Manusia
d. Korupsi Menyebabkan Kemakmuran bagi yang Melakukan Tindakan Korupsi
Jawaban: c. Korupsi Melanggar Hak Asasi Manusia
.......................................................................................................................................
3. Korupsi kecil-kecilan mengutip tambahan biaya pelayanan dari masyarakat termasuk...
a. Political corruption
b. Korupsi kelas teri
c. Grand corruption
d. Petty corruption
Jawaban: d. Petty corruption
........................................................................................................................................
4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 adalah...
a. setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara
b. setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara
c. setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara
d. setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, Keluarga, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara
Jawaban: a. setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara
.......................................................................................................................................
5. Money politik, suara bisa dibeli, kebebasan berdemokrasi sudah tergadai/terbeli oleh penguasa, merupakan contoh dampak korupsi di bidang…
a. Birokrasi/pemerintahan
b. Politik dan demokrasi
c. Sosial ekonomi
d. Penegakan hukum
Jawaban: b. Politik dan demokrasi
6. Ketika seseorang mau menjadi Kepala Daerah membutuhkan biaya tinggi, sering terjadi money politik, rakyat kalau tidak dikasih uang golput. Ketika sudah menjadi Kepala Daerah mencari cara buat balik modal plus keuntungannya, terjadilah jual beli jabatan, permainan anggaran dan proyek-proyek pembangunan, merupakan beberapa contoh dampak korupsi di bidang…
a. Pertahanan keamanan
b. Birokrasi/pemerintahan
c. Penegakan hukum
d. Sosial ekonomi
Jawaban: b. Birokrasi/pemerintahan
.......................................................................................................................................
7. Kebijakan publik menurut Dye dalam Eko Nugroho adalah...
a. Pekerjaan pemerintah.
b. Pilihan dari pemerintah untuk berbuat atau tidak berbuat.
c. Tugas pemerintahan.
d. Usulan pemerintah.
Jawaban: b. Pilihan dari pemerintah untuk berbuat atau tidak berbuat
.......................................................................................................................................
8. Pemberian kepada pejabat negara atau penyelenggara negara tidak termasuk gratifikasi jika…
a. Diberikan dalam bentuk janji
b. Dilaporkan
c. Diberikan dalam bentuk barang
d. Diberikan dalam bentuk fasilitas
Jawaban: b. Dilaporkan
.......................................................................................................................................
9. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi dapat terjerumus melakukan pemerasan, menerima suap dan tindak pidana korupsi bentuk lainnya. Pada konteks ini yang bukan penyelenggara negara adalah...
a. Menteri
b. Setiap orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah
c. Pejabat Negara lain sesuai dengan peraturan ketentuan perundangan yang berlaku (Duta Besar, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan lain lain)
d. Pejabat pada lembaga tertinggi negara
Jawaban: b. Setiap orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah
.......................................................................................................................................
10. Apa tujuan larangan mengadakan study tour di SMA/ SMK di Jawa Tengah...
a. Agar fokus membaca buku
b. Menghindari risiko pungutan yang membebani siswa
c. Agar menghindari penyakit
d. Menghemat anggaran sekolah karena tidak ada anggaran study tour
Jawaban: b. Menghindari risiko pungutan yang membebani siswa
11. Apa tujuan pembentukan desa antikorupsi di Jawa Tengah?
a. Untuk menghabiskan anggaran negara
b. Mewujudkan desa yang terstandardisasi antikorupsi oleh KPK
c. Untuk kepentingan politik penguasa
d. Agar Terkenal dan viral
Jawaban: b. Mewujudkan desa yang terstandardisasi antikorupsi oleh KPK
........................................................................................................................................
12. Hoegeng adalah Kapolri yang memerintahkan istrinya untuk menutup usaha toko bunganya karena...
a. Malu berjualan bunga
b. Tidak mau sibuk
c. Menghindari benturan kepentingan
d. Melanggar aturan kepolisian
Jawaban: c. Menghindari benturan kepentingan
.......................................................................................................................................
13. Analisis kebijakan menurut teori rasional mengedepankan kepada...
a. Unsur budgeting dan controlling
b. Unsur anggaran dan resiko
c. Unsur Biaya dan Kerugian
d. Unsur Biaya dan manfaat
Jawaban: d. Unsur Biaya dan manfaat
........................................................................................................................................
14. Hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadan penggunaan dana hibah KONI di Kota X, ditemukan bahwa dari total anggaran yang dihibahkan sejumlah Rp.3.500.0000.000,00 terdapat penyimpangan penggunaan anggaran sejumlahRp.1.200.000.000,00, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nilai kerugian negara sejumlah Rp.1.200.000.000,00 termasuk dalam….
a. Biaya implisit korupsi
b. Biaya reaksi korupsi
c. Biaya antisipasi korupsi
d. Biaya eksplisit korupsi
Jawaban: d. Biaya eksplisit korupsi
........................................................................................................................................
15. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada zaman Presiden Suharto yang tidak berlaku lagi adalah
a. UU nomor 3 tahun 1971
b. UU nomor 5 tahun 1990
c. UU nomor 3 tahun 1980
d. UU nomor 1 tahun 1981
Jawaban: a. UU nomor 3 tahun 1971
16. Corruptio bermakna luas yang berarti Menurut Sejarahwan Valentina Arena
a. penyelahgunaan dan pencederaan terhadap nilai-nilai masyarakat, bentuknya seperti suap, pencurian anggaran dan pemerasan.
b. kerusakan, penyelahgunaan dan pencederaan terhadap nilai-nilai masyarakat, bentuknya seperti suap, pencurian anggaran dan pemerasan.
c. kerusakan, kemerosotan, penyelahgunaan dan pencederaan terhadap nilai-nilai masyarakat, bentuknya seperti suap, pencurian anggaran dan pemerasan.
d. kemerosotan, penyelahgunaan dan pencederaan terhadap nilai-nilai masyarakat, bentuknya seperti suap, pencurian anggaran dan pemerasan.
Jawaban: c. kerusakan, kemerosotan, penyelahgunaan dan pencederaan terhadap nilai-nilai masyarakat, bentuknya seperti suap, pencurian anggaran dan pemerasan.
.......................................................................................................................................
17. Indikator negara Selandia Baru menjadi role model antikorupsi adalah...
a. Menjadi negara empat musim
b. Bisa berbahasa Inggris
c. Pelayanan kesehatan berstandar baik dan berbiaya rendah tergolong gratis
d. Harga Kiwi Murah
Jawaban: c. Pelayanan kesehatan berstandar baik dan berbiaya rendah tergolong gratis
.......................................................................................................................................
18. Apa yang dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar integritas di tempat kerja?
a. Membagikan informasi rahasia perusahaan kepada pesaing
b. Mencuri barang kantor kecil-kecilan
c. Semua jawaban di atas benar
d. Menyebarkan gosip tentang rekan kerja
Jawaban: c. Semua jawaban di atas benar
........................................................................................................................................
19. Negara Finlandia menjadi role model antikorupsi karena...
a. Transparansi keuangan dan pemerintahan seluruh penyelenggara negara
b. Pajaknya Tinggi
c. Termasuk Negara Eropa
d. Sistim Pemerintahan demokrasi
Jawaban: a. Transparansi keuangan dan pemerintahan seluruh penyelenggara negara
.......................................................................................................................................
20. Ancaman pidana bagi Penyelenggara Negara atau Pegawai negeri yang menerima gratifikasi adalah
a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
c. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
d. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
Jawaban: d. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
21. Ketika ada masalah, masyarakat sering main hakim sendiri, terjadi ketidakadilan, penjarahan, demo, dan kejahatan meningkat, merupakan beberapa contoh dampak korupsi di bidang
a. Sosial ekonomi
b. Pertahanan keamanan
c. Politik dan demokrasi
d. Birokrasi/pemerintahan
Jawaban: b. Pertahanan keamanan
........................................................................................................................................
22. Tokoh yang tidak ingin mobil dinasnya diisi bensin oleh orang lain, karena sudah dianggarkan biayanya adalah
a. Sukarno
b. B.J. Habibi
c. Baharuddin Lopa
d. Suharto
Jawaban: c. Baharuddin Lopa
........................................................................................................................................
23. Pada masa orde baru dibuatlah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni
a. UU Nomor 3 Tahun 1971
b. UU nomor 5 tahun 1971
c. UU nomor 3 tahun 1972
d. UU nomor 31 tahun 1990
Jawaban: a. UU Nomor 3 Tahun 1971
........................................................................................................................................
24. Apa pesan Sukarno pada anaknya Guruh ketika akan meninggalkan istana negara?
a. Pergi dan tidak usah bawa apa apa
b. Cepat pergi
c. Ambil barang pribadimu dan tinggalkan barang lain milik negara
d. Ambil semua barang untuk dijual
Jawaban: c. Ambil barang pribadimu dan tinggalkan barang lain milik negara
........................................................................................................................................
25. Bagaimana nilai berani berperan dalam mempertahankan integritas dalam situasi sulit?
a. Menjadi pasif dan tidak terlibat
b. Menghindari konflik tanpa penyelesaian
c. Menyembunyikan fakta yang sulit
d. Menghadapi tantangan dan mengambil tindakan sesuai dengan nilai
Jawaban: d. Menghadapi tantangan dan mengambil tindakan sesuai dengan nilai
26. Sifat M. Natsir yang tidak malu menjahit kemejanya yang usang adalah contoh sifat...
a. Sederhana
b. Irit
c. Hemat
d. Pelit
Jawaban: a. Sederhana
.......................................................................................................................................
27. Di era Pemerintahan BJ. Habibie, gerakan antikorupsi ditandai dengan dikeluarkannya UndangUndang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN yang berisi tentang pembentukan lembaga negara apa saja?
a. Semua benar
b. KPPU
c. KOMISI OMBUDSMAN
d. KPKPN
Jawaban: a. Semau Benar
.......................................................................................................................................
28. Sesuatu yang dilakukan dengan tidak adanya transaksional atau ditujukan untuk mempengaruhi keputusan / kewenangan secara langsung dinamakan...
a. Penyuapan
b. Gratifikasi
c. Hadiah
d. Pemerasan
Jawaban: b. Gratifikasi
.......................................................................................................................................
29. Yang bukan dari Rencana Aksi KPK dalam Pemberantasan Korupsi adalah...
a. Perlindungan Whistleblower
b. Pendidikan dan kesadaran Masyarakat
c. Audtor Independen
d. Regulasi yang tepat sasaran
Jawaban: a. Perlindungan Whistleblower
.......................................................................................................................................
30. Bagaimana cara organisasi memastikan kepatuhan terhadap integritas di antara karyawannya?
a. Mengimplementasikan kebijakan integritas
b. Melakukan pemeriksaan keamanan rutin
c. Semua jawaban di atas benar
d. Mengadakan pelatihan etika secara teratur
Jawaban: c. Semua jawaban di atas benar
31. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sekarang berdiri didirikan berdasarkan pada dasar hukum?
a. UU nomor 31 tahun 1999
b. UU nomor 20 tahun 2001
c. UU nomor 31 tahun 2001
d. UU nomor 30 tahun 2002
Jawaban: d. UU nomor 30 tahun 2002
........................................................................................................................................
32. Bagaimana gerakan nyata pencegahan korupsi di sector pendidikan?
a. Aktif berkampanye di media sosial
b. Menciptakan karya seni dan budaya antikorupsi di masyarakat
c. Pemberian gaji yang adil dan berbasis kinerja bagi pendidik
d. Menjadi role model antikorupsi di lingkungan
Jawaban: d. Menjadi role model antikorupsi di lingkungan
.......................................................................................................................................
33. Singkatan dari TIPIKOR adalah...
a. Tindak Pidana Korupsi
b. Tindak Pengadilan Korupsi
c. Tindakan Pengadilan Korupsi
d. Tindakan Pidana Korupsi
Jawaban: a. Tindak Pidana Korupsi
........................................................................................................................................
34. Korupsi berasal dari bahasa latin Corruptio dan Corruptus yang berarti
a. Kerusakan atau Kehancuran
b. Kehancuran atau Keburukan
c. Kebobrokan atau Keburukan
d. Kerusakan atau Kebobrokan
Jawaban: d. Kerusakan atau Kebobrokan
........................................................................................................................................
35. Pada tahun 1957 atau zaman orde lama dibuatlah Komisi Pemberantas Korupsi yang disebut dengan PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara) yang salah satu fungsi pentingnya adalah...
a. Memiskinkan koruptor
b. Memberikan hukuman pidana kerja sosial terhadap koruptor
c. Menghukum mati koruptor
d. Semua pejabat
negara diwajibkan mengisi Daftar Kekayaan Pejabat Negara
Jawaban: d. Semua pejabat negara diwajibkan mengisi Daftar Kekayaan Pejabat Negara
36. Bagaimana seorang pemimpin dapat mendemonstrasikan integritas dalam kepemimpinan mereka?
a. Semua jawaban di atas benar
b. Konsisten dengan nilai-nilai dan etika
c. Memilih untuk mengabaikan kebijakan perusahaan
d. Mengambil keputusan berdasarkan kepentingan
pribadi
Jawaban: b. Konsisten dengan nilai-nilai dan etika
.......................................................................................................................................
37. Denmark menjadi role model antikorupsi karena alasan di bawah ini, kecuali.....
a. Tingkat pengangguran sangat kecil, peluang mendapatkan pekerjaan di Denmark relative mudah.
b. Fasilitas kesehatan dengan penduduk 5,8 juta ini gratis, berkat pengelolaan pajak penghasilan yang baik
c. Kesenjangan pendapatan di Denmark paling kecil di dunia.
d. Denmark negara yang bebas pajak
Jawaban: d. Denmark negara yang bebas pajak
.......................................................................................................................................
38. Pelaporan secara online atas pungutan liar di Jawa Tengah dapat dilaporkan melalui
a. Youtube
b. Website saber pungli
c. Twitter
d. Tik Tok
Jawaban: b. Website saber pungli
........................................................................................................................................
39. Siapa orang tua pandai yang banyak menduduki pejabat negara yang juga betah hidup melarat menurut seorang pejabat Belanda yakni Willem Schermerhorn?
a. Gus Dur
b. Sukarno
c. H. Agus Salim
d. M. Natsir
Jawaban: c. H. Agus Salim
.......................................................................................................................................
40. Salah satu langkah pencegahan korupsi adalah peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Apa manfaat dari pendidikan masyarakat?
a. Menjaga masyarakat tetap tidak tahu tentang upaya pencegahan korupsi
b. Meningkatkan kemampuan koruptor untuk menyembunyikan tindakan mereka
c. Mengurangi pemahaman masyarakat tentang korupsi
d. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi
Jawaban: d. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi
41. Sesuatu yang dilakukan dengan adanya transaksional atau ditujukan untuk mempengaruhi keputusan / kewenangan secara langsung dinamakan
a. Penyuapan
b. Gratifikasi
c. Pemerasan
d. Hadiah
Jawaban: a. Penyuapan
........................................................................................................................................
42. Finlandia menjadi negara yang termasuk paling sedikit korupsinya, hal ini berdampak pada ...
a. Kriminalitas turun dan menjadi aman
b. Kriminalitas naik dan menjadi aman
c. Kriminalitas turun dan menjadi tidak aman
d. Menjadi negara yang wilayahnya luas
Jawaban: a. Kriminalitas turun dan menjadi aman
.......................................................................................................................................
43. Salah satu strategi pencegahan korupsi adalah peningkatan transparansi anggaran. Apa yang dimaksud dengan transparansi dalam konteks ini?
a. Praktik korupsi yang dilakukan secara terbuka
b. Tindakan menyembunyikan informasi penting
c. Pengungkapan informasi publik tentang alokasi dana
d. Pembentukan kelompok rahasia untuk menyelidiki
korupsi
Jawaban: c. Pengungkapan informasi publik tentang alokasi dana
........................................................................................................................................
44. Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi KPK salah satunya menyasar pendidikan antikorupsi. Apa tujuan dari upaya ini?
a. Mendorong praktik korupsi di kalangan masyarakat
b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara korupsi
c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan cara mencegahnya
d. Mengajarkan masyarakat cara mengelak dari
hukum
Jawaban: c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan cara mencegahnya
........................................................................................................................................
45. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia sebagai dasar hukum payung secara umum (Lex Generalis) adalah
a. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
b. UU 30 tahun 2002 jo UU 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
c. UU 8 ahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
d. UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jawaban: a. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
46. Pidana korupsi benturan kepentingan bisa juga disebut dengan istilah
a. obstruction of justice
b. gratifikasi
c. conflict of interest
d. bribery
Jawaban: c. conflict of interest
.......................................................................................................................................
47. Yang tidak termasuk delik pidana korupsi antara lain:
a. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
b. Pegawai negeri melaporkan gratifikasi
c. Pegawai negeri merusakkan bukti
d. Pegawai negeri membiarkan orang lain
merusakkan bukti
Jawaban: b. Pegawai negeri melaporkan gratifikasi
.......................................................................................................................................
48. Yang bukan temasuk edukasi antikorupsi bagi generasi muda adalah :
a. Membedayakan siswa untuk mempraktikkan integritas di sekolah dan masyarakat
b. Menjadi mitra aktif dalam pencegahan dan pelaporan kasus korupsi
c. Memperkuat partisipasi demokratis
d. Lahirnya agent of change antikorupsi
Jawaban: c. Memperkuat partisipasi demokratis
........................................................................................................................................
49. KUHP terbaru Indonesia adalah undang-undang nomor...
a. UU nomor 2 tahun 2023
b. UU nomor 3 tahun 2023
c. UU nomor 1 tahun 2023
d. Tidak ada jawaban yang benar
Jawaban: c. UU nomor 1 tahun 2023
.......................................................................................................................................
50. Apa isi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10)?
a. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan menengah dan khusus dilaksanakan pada kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
b. Pembuatan jargon mboten korupsi mboten ngapusi
c. Mengaragkan Aparat Sipil Negara untuk menghindari korupsi.
d. Membikin logo antikorupsi
Jawaban: a. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan menengah dan khusus dilaksanakan pada kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
Silahkan Kunjungi: ayosinaunda.blogspot.com
Salam dari Sang Pembelajar
Semoga bermanfaat.
Suksess buat anak-anak didikku, siswa/i SMAN 2 Sukorejo Mantaaps!!!...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan anda berkomentar dengan baik dan santun
Tetap jaga perasaan dan harga diri baik untuk diri sendiri maupun orang lain